Rencana itu disampaikan Jokowi usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Rabu (13/9). Meski begitu, kata dia, kesiapan teknis pengoperasiannya tetap ditentukan oleh manajemen KCJB.
“Iya, awal Oktober (peresmian). Tapi yang memutuskan..jangan dikira saya yang kejar-kejaran, yang memutuskan tetap pengelola kereta cepat, kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Presiden bersama sejumlah menteri dan tokoh masyarakat menjajal kereta cepat tersebut dari Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur pada pukul 08.57 WIB. Kereta cepat pertama di Indonesia dikabarkan melaju dengan kecepatan berkisar 50 kilometer (km) per jam hingga 350 km per jam, sehingga Jokowi dan rombongan tiba di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hanya dalam waktu 25 menit.
Saat ditanya mengenai tarif, Jokowi menjawab hal itu akan ditentukan oleh manajemen KCJB. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi operasional KCJB.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, masyarakat umum akan diberikan kesempatan mencoba KCJB secara gratis. Namun, Jokowi tidak membeberkan kapan hal tersebut akan terealisasi, dan berapa jumlah kuota gratis yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Masyarakat harus rasakan dulu, masyarakat harus coba dulu sebelum menentukan sikap. Rasakan dulu bagaimana rasanya di kecepatan 350 km/jam. Dari Halim ke Padalarang 25 menit. Saya coba dulu. (Apakah gratis?) Masih gratis, jadi orang mencobanya (pertama),” ujarnya.
Jokowi berharap dengan bertambahnya moda transportasi massal, semakin banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan pribadinya. Dengan begitu, menurutnya polusi dan kemacetan bisa semakin berkurang.
“(Rasanya) nyaman, dan di kecepatan 350 (km/jam) tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat berjalan jadi ini speed Civilization. Jadi kita berharap masyarakat sudah bisa menggunakan kereta cepat ini mulai awal bulan Oktober dan kita berharap ada peralihan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta sehingga tidak terjadi kemacetan dan polusi jalan. dapat dikurangi. “Saya kira arahnya ke sana karena setiap tahun kita rugi (baca: rugi) akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung lebih dari Rp 100 triliun,” jelasnya.
Dari sisi keamanan, Jokowi juga menilai kereta cepat ini cukup baik karena Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang membangun KCJB disebut-sebut ahli dalam membangun proyek transportasi kereta cepat ini.
“Ini sudah dilakukan di RRT bukan hanya satu atau dua kilo saja, sudah 48 ribu kilometer. pakar di sana,” katanya.
Terkait rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Jokowi mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap penelitian dan perhitungan sehingga belum diputuskan. “Yang ke Surabaya masih dalam kajian, masih dalam perhitungan, juga menentukan rute yang akan dituju, penentuan dan pengambilannya harus melalui perhitungan dan perhitungan yang detail. Kalau belum selesai, tidak mungkin saya bisa menjawab,” dia berkata.
Integrasi Transportasi Sangat Penting
Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan, meski belum ditentukan, ia memperkirakan tarif tidak akan menjadi persoalan krusial bagi masyarakat luas.
Berdasarkan kajian yang dilakukan PT KCIC sebelumnya, tarif KCJB diperkirakan berada pada kisaran Rp 250.000-Rp 300.000. Menurut Darmaningtyas, jika diterapkan maka tarif tersebut akan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan KCJB.
“Saya rasa itu tarif yang sangat terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan layanan kereta api kemewahan dari Jakarta ke Bandung tarifnya Rp 500.000, ternyata selalu penuh. Artinya ada tuntutan untuk kelompok tertentu,” kata Darmaningtyas.
Perkiraan tarif kereta cepat, kata dia, tidak jauh berbeda dengan tarif KA Argo Parahyangan yang berkisar Rp. 150.000-Rp. 200.000 dengan waktu tempuh 2,5 jam. Bagi masyarakat yang ingin berburu waktu, kereta cepat ini bisa menjadi pilihan yang cukup bagus.
“Diperkirakan memakan waktu 40 menit untuk mencapai Padalarang, kemudian dilanjutkan dengan kereta api dari Padalarang ke Kota Bandung selama 20-30 menit, jadi dari segi waktu masih irit. Masyarakat yang memiliki waktu terbatas tentu akan memilih kereta cepat dibandingkan dengan Argo Parahyangan kalau misalnya tarifnya (kereta cepat) semurah mungkin Rp 250.000. Apalagi di Jakarta, Stasiun Halim sudah terintegrasi dengan LRT. “Jadi yang menuju Jakpus bisa naik LRT ke Dukuh Atas,” ujarnya. .
Meski begitu, ia mewanti-wanti pemerintah terkait integrasi transportasi massal menuju Kota Bandung dari Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyediakan integrasi kereta api yang mampu mengantarkan penumpang ke Kota Bandung dengan cepat. Jika integrasi transportasi berbentuk transportasi darat, hal ini tidak akan terlalu diminati masyarakat.
“Bukan bus, kalau bus pasti tidak menarik. Pasti sesama kereta, kereta KRL. Jika bus terjebak kemacetan akan memakan waktu lama. Kalau KR, ketepatan waktu tetap terjaga. Jadi silakan dicek apakah elektrifikasi Padalarang-Bandung sudah selesai atau belum? Kalau tidak, itu hambatannya. Kalau begitu, saya kira itu akan menunjang suksesnya kereta cepat tersebut,” tutupnya. [gi/ab]