“Agar Melupakan” Tragedi Tanjung Priok, Amnesty Desak Investigasi Ulang

Tanggal 12 September lalu tepat bertepatan dengan peringatan 39 tahun Tragedi Tanjung Priok, peristiwa bentrokan antara TNI dan warga Tanjung Priok yang terkait dengan isu SARA. Laporan resmi menyebutkan 24 orang tewas dan 55 lainnya luka-luka. Namun tim penyidik ​​Kelompok Solidaritas Nasional Peristiwa Tanjung Priok (SONTAK) mengklaim jumlah korban tewas mencapai 400 orang, sedangkan 160 orang yang diduga terlibat peristiwa tersebut ditangkap pihak militer tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan.

Meski terjadi hampir empat dekade lalu, namun luka yang dirasakan oleh para korban, terutama mereka yang masih belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya yang hilang.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kepada KILAT NUSANTARA, para korban belum melihat keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menegakkan hukum terhadap kasus-kasus yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia (foto: KILAT NUSANTARA/Made Yoni).

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia (foto: KILAT NUSANTARA/Made Yoni).

“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dalam proses hukum kasus ini setelah mantan pejabat tinggi keamanan dalam kasus Tanjung Priok tidak diadili dan sejumlah pejabat rendahan dibebaskan. Akibatnya negara gagal memberikan hukuman. , gagal memberikan pemulihan hak korban dan keluarganya,” kata Usman. .

Menurut Usman, lembaganya juga meminta agar seluruh pelaku yang terlibat dalam Tragedi Tanjung Priok 1984, termasuk dalangnya, diadili sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan prinsip peradilan yang adil. Negara, lanjutnya, juga harus memberikan kompensasi yang layak bagi keluarga korban yang menderita akibat tragedi ini – termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Negara melalui DPR diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti Tragedi Tanjung Priok tidak terulang kembali.

Ketua Tim PPHAM: Seluruh Terdakwa Kasus Tanjung Priok Sudah Banding dan Dinyatakan Tidak Bersalah

Ifdhal Kasim yang merupakan Wakil Ketua Tim Penyelesaian Non-Peradilan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) mengatakan, tragedi Tanjung Priok tidak termasuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui dan disesalkan Presiden Jokowi. Sebab, para terdakwa yang dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), mengajukan banding dan dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.

Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).  (KILAT NUSANTARA/Iris Gera)

Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (KILAT NUSANTARA/Iris Gera)

Sedangkan 12 kasus pelanggaran HAM yang diakui dan disesalkan Presiden Jokowi merupakan kasus yang belum sampai ke pengadilan namun sudah ada justifikasi dari Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat.

“Jadi perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Karena kemudian di MA mereka dibebaskan, sehingga perintah untuk memberikan kompensasi atau rehabilitasi kepada para korban dengan demikian menjadi tidak dapat dilaksanakan,” kata Ifdhal.

Meski demikian, mantan Ketua Komnas HAM ini menilai para korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok masih bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada pemerintah.

Tragedi Tanjung Priok: Pertengkaran Berubah Menjadi Penembakan Liar

Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Dokumen bertajuk “Statement of Amnesty International’s Concerns in Indonesia” yang diterbitkan Amnesty International pada tahun 1985 mengungkap bagaimana aparat keamanan saat itu menembaki kerumunan umat Islam yang sedang melakukan protes di kantor polisi dan Mabes Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan empat orang. warga yang ditahan. Keempatnya diamankan karena beberapa hari sebelumnya terlibat adu mulut dengan polisi terkait pemasangan pamflet jadwal pengajian dan tulisan tentang isu Islam di era Orde Baru yang berakhir dengan pembakaran sepeda motor.

Menurut laporan Amnesty, 30 orang ditembak dan dibunuh, dan lebih dari 200 orang ditangkap. Beberapa di antaranya didakwa menyerang petugas, merusak properti, dan menyebarkan berita bohong sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lainnya didakwa melakukan subversi, dakwaan yang ancaman hukumannya maksimal adalah mati, sebagaimana diatur dalam Keppres 11/1963 atau dikenal dengan “UU Anti Subversi”.

Temuan Komnas HAM menunjukkan sedikitnya 78 orang menjadi korban, 23 orang diantaranya meninggal dunia dan 55 lainnya luka-luka akibat tindakan represif aparat. Selain itu, banyak orang yang ditangkap tanpa proses hukum dan tidak sedikit pula yang hilang.

MA Tolak Kasasi, Bebaskan Seluruh Terdakwa

Tragedi Tanjung Priok diproses secara hukum melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc di Jakarta pada tahun 2003. Pada pengadilan tingkat pertama, 12 terdakwa dinyatakan bersalah dan negara diperintahkan untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban dan keluarganya.

Namun upaya banding para terdakwa ke pengadilan tinggi pada tahun 2005 dikabulkan dan mereka dibebaskan. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun setahun kemudian ditolak dengan alasan bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM (karena korban bersenjata) dan seharusnya kasus ini diproses di pengadilan pidana, bukan di pengadilan. pengadilan hak asasi manusia hoc.

Pembebasan tersebut juga menghapuskan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Jaksa juga gagal mengungkap peran pihak yang merencanakannya, dakwaan yang disusunnya dinilai lemah, serta tidak memberikan perlindungan memadai bagi saksi dan korban.

Di luar proses persidangan, para terdakwa bahkan memberikan alasan kepada korban dan saksi, sehingga banyak dari mereka yang menarik keterangan atau mencabut keterangannya.

Pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui dan menyayangkan telah terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, antara lain peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, Tragedi Rumah Geudong di Aceh tahun 1989, penghilangan paksa. pada tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998. Tragedi Tanjung Priok tidak termasuk dalam 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. [fw/em]

Tinggalkan Balasan