Elektabilitas Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menurun setelah Ketua Umum partai Megawati Soekarnoputri menyebut calon presiden yang didukungnya sebagai pengurus partai. Namun dalam kuliah nasional di Universitas Indonesia, Ganjar menegaskan, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya sebagai kader politik dan kepala negara atau kepala daerah.
“Jika Anda terpilih menjadi presiden kedelapan Indonesia, apakah Anda akan tetap berpegang pada prinsip bahwa tuan saya adalah rakyat, gubernur hanyalah amanah, dan bukan boneka Megawati?”
Demikian pertanyaan kritis yang dilontarkan Naufal, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) kepada Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI-Perjuangan, dalam forum tanya jawab usai kuliah nasional tentang Senin (18/9).
Ganjar merupakan calon presiden kedua yang memberikan kuliah nasional di kampus jaket kuning setelah Anies Baswedan mendapat kesempatan serupa pada bulan lalu. Anies merupakan calon presiden dari koalisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ganjar: “Apakah saya melayani kepentingan partai selama menjadi Gubernur Jawa Tengah?”
Mendengar pertanyaan Naufal, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengacungkan jempol kanannya. Ia menegaskan tak perlu takut dengan pernyataan soal “pejabat partai” atau tidak. Ia bahkan mempertanyakan, apakah selama dua periode menjabat Gubernur Jawa Tengah ia mengabdi pada kepentingan partai?
“Saya kader partai tapi presidennya bukan (kader partai), gubernurnya tidak. Itu mengabdi. Jadi kita bisa bedakan, kalau sudah menjabat, apa yang perlu kita lakukan. Makanya kalau bapak teliti tentang saya , apakah saya hanya berpihak pada partai saya? , mungkin hampir kalian tidak akan menemukannya,” ujarnya.
Tak tanggung-tanggung, Naufal kembali bertanya apakah Ganjar bisa dicopot saat menjadi presiden ke depan? “Didorong oleh rakyat atau partai,” tanyanya lagi. Ganjar kembali memintanya melihat rekam jejaknya selama memimpin Jateng selama sepuluh tahun terakhir.
Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat, sepuluh tahun berarti saya terpilih dua kali, kata Ganjar.
Ganjar menjawab pertanyaan seputar konflik agraria, kecuali konflik di Desa Wadas
Mahasiswa yang menjadi panelis kuliah nasional, Della Azzahra Soepardiyanto menanyakan kebijakan Ganjar dalam menangani konflik agraria. Dia menyebutkan data tahun lalu menunjukkan 212 kasus konflik agraria, atau meningkat lima kasus dibandingkan tahun 2021. Meski peningkatannya kecil, namun luas konflik bertambah hingga satu juta hektare.
Menurut Ganjar, data kasusnya bisa lebih dari 212 kasus konflik agraria. Konflik agraria, kata dia, muncul karena pemerintah jarang melakukan mitigasi dan menghormati pemilik tanah; siapa yang harus diundang terlebih dahulu secara persuasif.
Namun Ganjar tidak menyinggung konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang terjadi sejak 2019 dan masih berlangsung. Ganjar dinilai tak mampu menyelesaikan kasus yang dipicu penolakan warga desa terhadap rencana pemerintah membuka tambang andesit terbuka yang akan menjadi bahan baku pembangunan Bendungan Bener.
Ganjar dalam sambutannya menegaskan bahwa seorang pemimpin harus optimis, namun ia mengakui bahwa pemimpin bukanlah bidadari yang mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan sempurna.
Pengamat: Ganjar Berhasil Redam Sentimen Negatif
Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, mengatakan pernyataan Ganjar dalam kuliahnya di FISIP Universitas Indonesia sedikit mengurangi sentimen negatif terhadap politikus PDI-Perjuangan itu, yang menyebut dirinya hanya mewakili kepentingan partai untuk menjadi presiden.
Pernyataan Ganjar dinilainya lebih mengedepankan dibandingkan Presiden Joko Widodo yang tak pernah mau menyangkal dirinya sebagai pengurus partai. “Pak Ganjar melakukannya padahal kepentingannya adalah kepentingan elektoral. Sedangkan Pak Jokowi sepertinya sudah tidak perlu lagi menjelaskannya. Ada dua hal yang bisa dicerminkan, pertama, beliau bukan sekedar pengurus partai tapi juga keberaniannya menjawab itu,” kata Ray.
Ditegaskannya, menurut AD/ART PDI-Perjuangan, memang semua kader adalah pengurus partai, namun hal seperti itu tidak bisa “dijual” di masyarakat. Yang dimaksud dengan “pengurus partai” adalah tentang komunikasi politik, karena sejatinya Ganjar –atau kader partai mana pun– benar-benar bekerja untuk kepentingan partai. Namun pernyataan itu hanya disampaikan Megawati secara internal, bukan secara terbuka.
Saat mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI-Perjuangan, Megawati menyebut dirinya sebagai “pejabat partai” yang langsung menuai polemik. [fw/em]