Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti Proyek Strategi Nasional (PSN) menolak penggusuran warga Rempang terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Walhi, YLBHI, dan sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam koalisi, pada Selasa (19/9) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Jakarta.
Perwakilan peserta aksi, Zuhdi, menolak investasi yang merugikan masyarakat lokal. “Kami dari Ikatan Mahasiswa Rokan Hilir Jakarta mengecam tindakan yang dilakukan dan menolak pengelolaan dan investasi di Pulau Rempang yang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat setempat,” Zuhdi memberikan sambutan di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Selasa (19/9). ).
Zuhdi juga mengkritisi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat aksi kekerasan di Rempang 7 September lalu. Karena itu, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah menindak tegas aparat keamanan yang melakukan kekerasan terhadap warga.
Mengapa Demonstrasi di Kedutaan Besar Tiongkok?
Peserta demonstrasi memilih berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta karena menilai berbagai aksi kekerasan di Rempang terjadi pasca penandatanganan nota kesepahaman investasi (MoU) antara pemerintah dan perusahaan kaca Tiongkok pada 28 Juli 2023.
Selain itu, koalisi juga menuntut pemerintah melakukan investigasi terhadap seluruh perusahaan asing yang melakukan penanaman modal asing terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Para pengunjuk rasa mengajukan tuntutan kepada petugas keamanan Kedutaan Besar China dan melanjutkan aksinya di sekitar Monumen Nasional Jakarta.
Meninvest: Rencana Investasi di Rempat Harus Dilanjutkan
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi ini diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
FDI (Foreign Direct Investment) global terbesar kini ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan kerja, kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima KILAT NUSANTARA, Senin (18/1). 9).
Bahlil mengklaim pemerintah dan masyarakat akan mengalami kerugian, baik pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat, jika potensi investasi tidak direalisasikan.
“Total investasi ini lebih dari Rp 300 triliun, tahap pertama Rp 175 triliun. Kalau dilepas berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja bagi saudara kita di sini akan hilang, ” dia menambahkan.
Sebelumnya, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa kekerasan di Rempang, 7 September 2023. Kesimpulan itu didapat setelah mereka melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM antara lain pemindahan penduduk secara paksa dan kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak berwenang. [sm/em]