Komnas HAM akan mengusut kekerasan di Seruyan, Kalimantan Tengah

Komnas HAM akan mengusut kekerasan di Seruyan, Kalimantan Tengah

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya proaktif memantau konflik agraria antara warga Seruyan dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada sejak September 2023. Karena itu, ia menyayangkan aksi kekerasan di Kabupaten Seruyan pada Sabtu (7/10) lalu. mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka berat. Ia mendorong aparat penegak hukum dan masyarakat menjaga situasi tetap aman.

“Kami meminta Kapolda Kalteng dapat menegakkan hukum secara adil terhadap aparat kepolisian atau siapapun yang diduga melakukan kekerasan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan beberapa orang luka berat,” jelas Parulian, Senin (9/10).

Parulian juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi konflik agraria. Selain itu, kata dia, Komnas HAM juga akan melakukan penyelidikan terhadap kekerasan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Peristiwa di Seruyan menambah panjang daftar korban tewas di kawasan konflik agraria. Konsorsium Reforma Agraria (KPA) mencatat selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2022) terdapat 69 korban jiwa di wilayah konflik agraria.

Sementara dari sisi kejadian, tercatat setidaknya ada 2.710 konflik agraria sepanjang 2015-2022. Dari jumlah tersebut, perusahaan perkebunan dan penerbitan atau perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kerap menjadi penyebab konflik agraria tertinggi dengan jumlah konflik mencapai 1.023 konflik (37 persen).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mendorong presiden untuk berhenti melakukan penyitaan tanah warga atas nama investasi dan menghentikan penanganan polisi yang represif.

Presiden segera memastikan seluruh menteri terkait mengevaluasi sistem dan kebijakan perkebunan inti-plasma yang tidak adil, korup, dan ditetapkan di atas tanah masyarakat, termasuk desa dan desa dalam konsesi HGU perusahaan perkebunan, kata Dewi melalui keterangan tertulis, Minggu ( 8/10/2023).

Dewi juga mendesak polisi melepaskan seluruh warga yang masih dikriminalisasi saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak atas tanah. Selain itu, ia meminta Kapolri bertanggungjawab atas jatuhnya korban jiwa dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan konflik di Seruyan dan daerah lainnya.

Mengutip kantor berita Antara, Polda Kalteng menyatakan telah menyiapkan tambahan personel dari sejumlah satuan yakni Polsek Katingan, Polres Kotawaringin Timur, dan Polda Kalteng. Personil ini dipersiapkan untuk menjaga situasi bila diperlukan nantinya.

“Kami masih menunggu informasi dari dokter RS ​​Bhayangkara. Mudah-mudahan tidak terlalu serius. Untuk korban meninggal saat ini sedang dilakukan otopsi dan kita lihat hasilnya serta apa penyebab meninggalnya,” kata Kepala Humas Polda Kalteng Erlan Munaji seperti dikutip Antara. , Minggu (8/10/2023).

Erlan mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan, sembari menunggu solusi terbaik yang dicari pemerintah terkait tuntutan plasma perkebunan sawit terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada.

Warga Seruyan yang mendampingi menyebutkan, sedikitnya satu orang tewas dan dua orang mengalami luka tembak, serta 20 orang diamankan polisi saat aksi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/10/2023). Warga menuntut hak perkebunan plasma kepada perusahaan wasit. [sm/ab]

Tinggalkan Balasan