Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, pada Agustus 2023 turun menjadi $395,1 miliar dari bulan sebelumnya sebesar $397,1 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi (BI) Erwin Haryono mengatakan pengurangan utang tersebut berasal dari sektor publik dan swasta. Utang pemerintah menurun dari bulan lalu sebesar $193,2 miliar menjadi $191,6 miliar pada Agustus 2023. Sementara itu, utang swasta turun sedikit dari $194,5 miliar menjadi $194,3 miliar.
“Perkembangan ULN dipengaruhi oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” kata Erwin dalam keterangan tertulis Senin (16/10).
Erwin menjelaskan, utang luar negeri dibutuhkan pemerintah untuk membiayai sektor-sektor produktif dan belanja prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen) dan konstruksi (14,2 persen).
Sementara ULN swasta muncul dari beberapa sektor seperti industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik, dan pertambangan. ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan porsi sebesar 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
“Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2023 masih terkendali tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan porsi mencapai 87,4 persen dari total ULN,” imbuhnya.
Indef: Posisi Utang Belum Aman
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eka Puspitawati mengatakan, penurunan utang yang tipis belum menandakan posisi Indonesia aman. Ia berpendapat, utang jangka panjang baru yang dibuat pemerintah belum mulai jatuh tempo. Padahal posisi utang luar negeri jangka panjang pemerintah masih cukup tinggi yakni di atas $192 miliar dan rasio utang luar negeri terhadap PDB masih berkisar 30 persen.
“Hal ini belum tentu menunjukkan Indonesia lebih aman, karena pembayaran bersih pinjaman luar negeri dan obligasi global jangka panjang yang jatuh tempo pada kuartal ini saja relatif lebih kecil dibandingkan sebelumnya,” kata Eka kepada KILAT NUSANTARA, Selasa (17/10).
Eka berpesan kepada pemerintah untuk mewaspadai jangka waktu jatuh tempo utang yang relatif lebih besar agar tidak ditetapkan bersamaan dengan utang baru agar tidak membebani pembayaran. Selain itu, kata dia, tren pembayaran pokok utang Januari 2022 hingga saat ini yang terus meningkat perlu diwaspadai karena beban utang yang terus meningkat setiap bulannya.
“Risiko pasar global juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena risiko terkait fluktuasi suku bunga internasional yang mempengaruhi negara, nilai tukar mata uang, harga komoditas dan inflasi akan menjadi ancaman terhadap peningkatan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” tambahnya.
Kata Eka, peraturan perundang-undangan keuangan negara menetapkan ambang batas rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen. Posisi utang Indonesia masih di kisaran 30 persen sehingga relatif aman. Namun, kata dia, parameter kemampuan membayar utang berdasarkan kemampuan penerimaan negara seperti pajak belum menjadi ukuran. Oleh karena itu, dia mengingatkan kita untuk mencermati penerimaan pajak yang mengalami perlambatan meski nilainya meningkat. [sm/ah]