Dua dari tiga calon presiden Indonesia mengatakan kepada investor AS pada Selasa (24/10) bahwa mereka akan mengatasi berbagai masalah terkait berbisnis di negara Asia Tenggara tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pada acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Amerika di Indonesia bahwa ia akan memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan meningkatkan pengumpulan pajak dalam perekonomian triliunan dolar tersebut.
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, berjanji akan menjaga kredibilitas kebijakan Indonesia dengan memberikan jabatan penting kepada para teknokrat dan meningkatkan investasi di industri manufaktur jika ia memenangkan pemilu 14 Februari.
“Pungutan liar harus diberantas, pelayanan harus dibuat lebih murah, lebih cepat. “Kita harus memberikan kepastian hukum dengan penegakan hukum,” kata Ganjar, yang tertinggal sedikit dari kandidat terdepan, Prabowo Subianto, dalam berbagai survei. Ia menambahkan, persoalan kepastian menjadi salah satu perhatian utama investor.
Ganjar berjanji akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara itu menjadi tujuh persen jika ia menang dalam masa jabatan lima tahun. Anies yang berlatar belakang pendidikan AS ini menargetkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen hingga 6,5 persen.
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun lalu, didorong oleh ekspor komoditas. Namun, seiring dengan penurunan harga komoditas, pertumbuhan diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar lima persen pada tahun ini.
Ganjar berjanji akan memperbaiki tata kelola di kantor pajak hingga melipatgandakan kapasitas belanja pemerintah, tanpa merinci. Anies mengajukan rencana untuk menciptakan setidaknya 14 pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Prabowo, Menteri Pertahanan, tidak menghadiri acara yang diselenggarakan Kamar Dagang Amerika tersebut. Dia diperkirakan akan secara resmi mendaftarkan pencalonannya ke komisi pemilihan umum pada hari Rabu dan belum mengungkapkan platform kebijakannya secara terbuka.
Pemilu di Indonesia seringkali menjadi pertarungan antar individu dan bukannya kebijakan, dimana para kandidat mencalonkan diri pada platform yang sama untuk mendorong pertumbuhan, lapangan kerja dan pluralisme di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.
Namun para kandidat juga kerap mengedepankan nasionalisme ekonomi saat berkampanye.
Petahana Joko Widodo yang harus mundur setelah menjabat maksimal dua periode, meminta penggantinya melanjutkan kebijakan yang memprioritaskan pengolahan komoditas alam di dalam negeri.
Jokowi telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan penghentian ekspor bauksit yang belum diolah pada tahun ini. [uh/ab]