PBB dinilai gagal menghentikan perang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai gagal menghentikan perang Israel-Hamas dan rakyat Palestina yang tidak bersalah harus membayar harga yang sangat mahal. Hal itu disampaikan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun saat aksi penyalaan lilin di halaman Kedutaan Besar Palestina di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (2/11).

“PBB tidak mampu mempertahankan resolusi yang diajukan banyak negara. Mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. “PBB gagal menghentikan perang ini,” katanya.

Majelis Umum PBB pada akhir bulan Oktober mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri perang Israel-Hamas, yang antara lain mencakup seruan untuk melaksanakan gencatan senjata, melindungi warga sipil dan objek serta staf bantuan kemanusiaan, memberikan izin masuknya negara-negara di dunia. membantu dan membebaskan semua tahanan. Resolusi tersebut didukung oleh 120 negara. Namun 14 negara lainnya menolak, sedangkan 45 negara abstain.

Dubes Zuhair Al Shun mengungkapkan kekecewaannya karena tidak banyak negara yang bergerak membantu warga Palestina di Gaza yang dibombardir Israel dari darat dan udara.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun (tengah) menyampaikan situasi terkini di Gaza kepada wartawan, Kamis (2/11) malam di Jakarta.  (KILAT NUSANTARA/Indra Yoga)

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun (tengah) menyampaikan situasi terkini di Gaza kepada wartawan, Kamis (2/11) malam di Jakarta. (KILAT NUSANTARA/Indra Yoga)

“Ribuan rakyat kami telah meninggal, namun dunia diam. “PBB hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa,” kata Shun melalui penerjemahnya. Ia menambahkan, “Rakyat Palestina mempunyai hak untuk bertahan hidup, hak untuk merdeka. Israel tidak berhak melakukan agresi militer terhadap Palestina. Israel telah melakukan genosida.”

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan pada Kamis (2/11) bahwa lebih dari 8.805 warga Gaza dan 130 warga di Tepi Barat tewas dalam konflik tiga minggu tersebut.

FPCI: Masyarakat Sipil Tidak Perlu Membayar Hukuman Kolektif

Aksi penyalaan lilin ini diprakarsai oleh para anggota Politik Luar Negeri Masyarakat Indonesia (FPCI), sebuah organisasi non-politik dan non-partisan yang bertujuan untuk membahas dan memperkenalkan isu-isu kebijakan luar negeri dan hubungan kepada aktor-aktor terkait di Indonesia. Puluhan warga juga terlihat ikut salat dan menyalakan lilin.

Pendiri FPCI dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Pati Djalal, mengungkapkan keprihatinannya atas terus jatuhnya korban sipil, yang menurutnya “tidak dapat diterima.” “Saat ini warga sipil menerima apa yang disebut hukuman kolektif. “Tidak peduli apakah itu perempuan, anak-anak atau orang tua, semua orang diserang,” katanya.

Aksi solidaritas ratusan orang Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) di halaman Kedutaan Besar Palestina, Kamis (2/11) di Jakarta.  (KILAT NUSANTARA/Indra Yoga)

Aksi solidaritas ratusan orang Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) di halaman Kedutaan Besar Palestina, Kamis (2/11) di Jakarta. (KILAT NUSANTARA/Indra Yoga)

Ia mendukung penuh resolusi terbaru PBB, termasuk seruan agar gencatan senjata segera dilaksanakan. Dino, yang juga menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, mengatakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik sebenarnya adalah “solusi dua negara”, yang telah berulang kali diusulkan oleh Indonesia dan PBB. Namun diakuinya, solusi tersebut semakin tidak mungkin tercapai mengingat situasi di Gaza saat ini yang semakin memburuk, dengan jumlah korban jiwa yang belum pernah terjadi dalam lima konflik Israel-Palestina sebelumnya.

PBB sedang bekerja keras untuk mengizinkan bahan bakar masuk

Perkembangan lainnya, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, Kamis (2/11) mengatakan pihaknya berupaya keras agar Israel mengizinkan masuknya bahan bakar ke Jalur Gaza. Beberapa rumah sakit telah mengatakan kepada PBB bahwa mereka akan kehabisan bahan bakar dan “terpaksa menghentikan semua operasinya.”

Dujarric mengatakan “PBB bertekad untuk melanjutkan upaya intensif kami dengan semua pihak untuk meringankan penderitaan orang-orang yang paling rentan di Gaza.”

Seorang pemimpin militer Israel mengatakan tentara dapat mengizinkan masuknya bahan bakar jika ada jaminan bahwa bahan bakar tersebut hanya akan digunakan untuk rumah sakit dan tidak akan disita oleh Hamas. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan cepat menolak pernyataan tersebut, dengan mengatakan dia tidak akan memberikan izin apapun untuk masuknya bahan bakar ke Jalur Gaza. [iy/em]

Tinggalkan Balasan