Hakim MK Ditegur Atas Putusan yang Membolehkan Gibran Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Presiden

Panel Etik Peradilan Indonesia pada Selasa (7/11) menegur enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti melanggar kode etik dalam putusan bulan lalu yang membolehkan putra Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Panel yang diberi nama Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ini dibentuk untuk menyelidiki perilaku sembilan hakim MK di tengah kemarahan publik setelah mereka memutuskan, hanya tiga hari setelah pendaftaran pemilu, bahwa persyaratan usia minimal 40 tahun tidak berlaku bagi semua hakim. kandidat.

Keputusan tersebut secara efektif memberikan lampu hijau kepada Gibran Rakabuming Raka, 36, untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Para hakim yang dilaporkan terbukti secara kolektif melakukan pelanggaran kode etik hakim konstitusi,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat mengumumkan temuan majelis.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7/11) di Jakarta.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7/11) di Jakarta.

MKMK dijadwalkan pada Selasa malam untuk menangani perkara pengaduan terhadap tiga hakim lainnya, termasuk Hakim Ketua Anwar Usman yang merupakan kakak ipar Presiden dan paman Gibran.

MKMK menyebut enam hakim pertama telah melanggar asas kesusilaan dan kepantasan karena menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi hakim ketua.

Jokowi telah menghadapi tuduhan dari para kritikus bahwa ia mungkin ikut campur dalam keputusan tersebut. Dia menolak mengomentari keputusan pengadilan dan tuduhan tersebut.

Dimasukkannya Gibran pada awalnya dilihat oleh beberapa pakar politik sebagai keuntungan bagi kampanye Prabowo, calon presiden ketiga kalinya, yang memungkinkan dia memanfaatkan basis dukungan besar terhadap Jokowi. [ab/uh]

Tinggalkan Balasan