Menko Polhukam mengaku belum memverifikasi berbagai pemberitaan terkait dugaan kecurangan pada tahapan pemilu. Pelaporan tersebut antara lain dugaan ada yang memasang baliho, pencopotan baliho yang diduga dilakukan pihak berwajib, hingga alat peraga sosialisasi calon presiden tertentu yang diduga diturunkan Satpol PP.
Selain itu, Mahfud mendapat laporan adanya aktivis dan warga sipil yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Meski Mahfud tidak menjelaskan siapa pelapor dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
Peristiwa ini diberitakan di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dan mungkin di daerah lain yang belum sempat kita baca, kata Mahfud, Senin (13/11).
Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan dan mengajak seluruh pihak untuk mengikuti pemilu secara jujur dan berdasarkan prinsip demokrasi. Khususnya bagi pejabat seperti TNI, Polri dan ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Hal ini agar pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia.
“Tidak boleh ada kecurangan, tidak ada tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh pilih kasih terhadap kelompok tertentu,” tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, netralitas pejabat pemerintah sudah diatur dalam UU Pemilu. Selain itu, dia meminta warga yang tergabung atau terafiliasi dengan peserta pemilu untuk menjaga ketertiban dan tidak membuat keributan.
Needdem Menyarankan Pejabat Yang Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Untuk Mengambil Cuti
Direktur Eksekutif Needem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyarankan pejabat publik yang maju pada Pilpres 2024 untuk mengajukan cuti, termasuk Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Khoirunnisa khawatir akan terjadi konflik kepentingan antara Mahfud sebagai Menko Polhukam dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo.
Padahal katanya bisa memisahkan dan mengelola konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan sebaiknya dihindari, kata Khoirunnisa kepada KILAT NUSANTARA, Senin (13/11).
Khoirunnisa meminta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melengkapi laporan terkait dugaan kecurangan tahapan pemilu. Ia khawatir masyarakat tidak akan percaya dengan hasil pemilu jika laporannya tidak diselesaikan melalui proses yang adil. Apalagi, kata dia, putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
“Pemilu dipercaya bukan dari hasil, tapi juga prosesnya, apakah adil antar calon dan sebagainya,” imbuhnya.
Nisa juga berpesan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan yang diambil pada pemilu 2024. Misalnya, pencopotan baliho atau alat peraga di sejumlah daerah perlu diberi penjelasan agar tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. [sm/em]