Buton Utara || kilatnusantara.com
Pekerjaan jembatan langere tanah merah yang menelan anggaran 31 milyar lebih dari sumber Anggaran Dana PEN di duga mangkrak, sampai saat ini Pekerjaan di duga tidak berlanjut hal demikian menuai kritikan beberapa lembaga kontrol masyarakat. 04/06/2023
Datang dari lembaga Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional ( JPKPN ) Prov Sultra yang di wakili kordinator Kepulauan Buton membeberkan agar meminta pertanggungjawaban dari dinas PUPR Buton Utara.
” Dengan tegas kami meminta pertanggungjawaban dari dinas PUPR Buton Utara pasalnya pekerjaan itu di nilai mangkrak, tak hanya itu kami meminta agar tunjukan dokumen lengkap dari semua perijinan berdasarkan UU Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 “. Tutur, R. Mustafa. A, 04/06/2023
Tak hanya itu, sebut saja RMA mengatakan bahwa pekerjaan jembatan penghubung antara langere dan tanah merah pihaknya mendengar informasi masih ada lahan masyarakat yang masih belum terbayarkan.
” Kami meminta kepada inspektorat untuk segera memeriksa kadis PUPR, Kabid binamarga, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana yang di mana masih ada dugaan lahan masyarakat masih ada yang belum terbayarkan dan di duga Pekerjaan mangkrak “. Ujarnya
Tegas RMA selaku koordinator DPD JPKP Nasional Kepulauan Buton membeberkan bahwa data ini akan di bawa ke DPD untuk di laporkan ke pihak Kejati Sultra. Tegas nya
Nur Salim
