Negara Anggota ASEAN Didorong Menerapkan Dua Dokumen Ketenagakerjaan

Dua dokumen terkait ketenagakerjaan yang merupakan inisiatif Indonesia telah resmi disepakati pada KTT ASEAN di Jakarta pekan lalu. Kedua dokumen tersebut berkaitan dengan pedoman perlindungan pekerja migran dan keluarga mereka dalam situasi krisis, serta pedoman deklarasi ASEAN mengenai peningkatan daya saing, ketahanan dan ketangkasan pekerja untuk pekerjaan masa depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan kepada KILAT NUSANTARA, Senin (11/9) bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 berhasil membawa ASEAN ke level yang lebih tinggi, termasuk dalam isu perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, yaitu salah satu prioritas kepemimpinan Indonesia.

Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, Indonesia berhasil meratifikasi 2 (dua) Deklarasi ASEAN yaitu deklarasi mengenai perlindungan pekerja migran dan anggota keluarga dalam situasi krisis (ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations (Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis ) dan deklarasi mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal penangkap ikan migran (ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers).

Urgensi Dua Dokumen Ketenagakerjaan

Kedua deklarasi tersebut menggarisbawahi pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya, baik pada tahap pra keberangkatan (pra penempatan), penempatan, dan reintegrasi.

Menurutnya, bukti nyata adanya perlindungan terhadap pekerja migran dan khususnya anggota keluarganya dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk memperbaiki kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja migran dan anggota keluarganya, seperti memastikan mereka menerima perlindungan sosial, fasilitas kesehatan, dan bantuan kemanusiaan pada waktunya. krisis.

Kolaborasi antara negara-negara ASEAN yang berbatasan darat dan laut untuk meminimalisir dampak kerugian terhadap pekerja migran, seperti kolaborasi konsuler, imigrasi, dan lain-lain juga akan dilakukan. Selain itu, menciptakan program reintegrasi terpadu bagi pekerja migran dan anggota keluarganya sekembalinya ke negara asal.

“Setiap negara ASEAN didorong untuk menerapkan beberapa hal tersebut di atas dan akan melaporkan secara berkala pada pertemuan-pertemuan terkait di ASEAN untuk memantau sejauh mana implementasi masing-masing negara ASEAN di tingkat nasional,” kata Anwar.

Isu perlindungan pekerja migran dalam situasi krisis dan awak kapal migran perikanan telah menjadi inisiatif “terobosan” dalam mekanisme ASEAN dan nantinya akan menjadi pedoman bagi kawasan dalam menangani isu ini di masa depan.

Para pekerja migran berkumpul di kompleks asramanya untuk pemeriksaan dokumen, saat operasi gabungan dengan Departemen Tenaga Kerja di Kuala Lumpur, Malaysia, 17 Maret 2022. (Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain)

Para pekerja migran berkumpul di kompleks asramanya untuk pemeriksaan dokumen, saat operasi gabungan dengan Departemen Tenaga Kerja di Kuala Lumpur, Malaysia, 17 Maret 2022. (Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain)

Mengingat permasalahan krisis akan terus menghantui dunia, baik krisis yang disebabkan oleh faktor kesehatan maupun faktor sosial lainnya, maka deklarasi ini penting bagi ASEAN untuk bertindak secara kolektif di masa depan, tanpa meninggalkan satu negara pun.

Sedangkan terkait deklarasi ASEAN tentang peningkatan daya saing, ketahanan dan kelincahan, melalui deklarasi tersebut Indonesia mendorong ASEAN menjadi lebih kompetitif, tangguh dan tangkas melalui beberapa strategi taktis.

“Termasuk harmonisasi standar pelatihan ASEAN, pelibatan sektor swasta dalam mendorong inkubasi bisnis di ASEAN untuk melahirkan lebih banyak start-up di masa depan; dan memperkuat dialog sosial dalam mekanisme tripartit untuk menciptakan situasi dan lingkungan industri dan ketenagakerjaan yang kompetitif dan inklusif, ” dia menambahkan.

Migrant Care: ASEAN Masih Belum Pro Pekerja Migran

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo (dokter swasta)

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo (dokter swasta)

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai, selama ini ASEAN masih sangat eksklusif dan tertutup dalam memberikan partisipasi dan masukan dari masyarakat sipil terkait pekerja migran. Indonesia, lanjutnya, harus melakukan terobosan, misalnya dengan melibatkan masyarakat sipil secara bermakna dalam penyusunan dokumen ASEAN terkait pekerja migran.

Persoalan yang paling mendesak bagi pekerja migran sebenarnya adalah persoalan jaminan sosial di luar negeri. Indonesia telah menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran, yang juga dapat dimanfaatkan di luar negeri melalui kerjasama antar lembaga penyelenggara jaminan sosial serupa.

Wahyu juga menyoroti tren kerja masa depan seiring dengan masifnya penggunaan teknologi digital.

“Digitalisasi bisa menjadi alat untuk mempermudah pengelolaan perlindungan pekerja migran, misalnya dengan mengintegrasikan sistem data, informasi seperti itu, namun data tersebut tetap bisa dipantau oleh pemerintah selama ada perlindungan data pribadi,” kata Wahyu.

Jumlah pekerja migran di ASEAN saat ini mencapai tujuh juta orang, yang jelas merupakan kelompok penopang perekonomian kawasan yang tidak bisa dianggap remeh. [fw/em]

Tinggalkan Balasan