Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan ada sembilan langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri yang ditargetkan mencapai 35 juta ton pada tahun 2024.
Langkah-langkah yang dimaksud antara lain meningkatkan target produktivitas menjadi 5,4 hingga 5,7 ton per hektar, pemberian asuransi pertanian, optimalisasi penggunaan mesin pertanian (alsintan) yang ada, optimalisasi peran penyuluh pertanian lapangan, dan pemberian pupuk bersubsidi dan komersial. di ribuan outlet pupuk.
“Yang sering menjadi kendala adalah ketersediaan pupuk di lapangan, oleh karena itu 26 ribu gerai pupuk ini harus benar-benar siap menyediakan baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi,” kata Dedi dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2023 secara online, Senin ( 23/10).
Peningkatan produksi beras, menurut Dedi, menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi nasional. Komoditas beras akan menjadi penyumbang inflasi terbesar pada September 2023 sebesar 0,55 persen secara tahunan.
Pada bulan Oktober ini, Kementerian Pertanian berupaya mencapai target percepatan tanam padi seluas 569.374 hektar melalui kegiatan Gernas Percepatan Tanam untuk penanganan dampak El Nino yang difokuskan di 10 provinsi sentra produksi padi, yaitu: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah merupakan provinsi sentra produksi beras utama. Sedangkan empat provinsi pendukungnya adalah Kalimantan Selatan, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga 21 Oktober 2023, luas tanam padi mencapai 374.721 hektar (65,8 persen).
Harga Beras Melampaui Harga Eceran Tertinggi
Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan, berdasarkan pantauannya, harga rata-rata beras medium nasional pada minggu ketiga Oktober 2023 sudah berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di wilayah zona A – meliputi Jawa, Sulawesi, Sumsel, Lampung, Bali, dan NTB – rata-rata harganya Rp 12.484 atau 14,5 persen di atas HET yang ditetapkan yakni Rp 10.900 per kilogram. Situasi serupa juga terjadi di wilayah zona B – yang meliputi Kalimantan, NTT, dan Sumatera selain Lampung dan Sumsel – serta wilayah C yang meliputi Maluku dan Papua.
Lalu di zona B Rp13.576 per kilogram, 18 persen di atas harga eceran tertinggi, lalu di zona C harganya Rp14.850 per kilogram, 25 persen di atas HET, jelas Whisnu.
Pada zona A, harga beras medium tertinggi terjadi di Sulut yakni Rp 13.415 per kilogram dan terendah di NTB Rp 11.497 per kilogram. Sedangkan di zona B, harga beras medium tertinggi berada di Kaltara yakni Rp 14.835 per kilogram dan terendah di Kalsel Rp 12.065 per kilogram.
“Untuk zona C harga tertinggi di Papua Rp15.505 per kilogram, kemudian harga terendah di Maluku Rp14.105 per kilogram,” imbuhnya.
Upaya Stabilisasi Harga Pangan
Kepala Bidang Perencanaan Operasional dan Pelayanan Umum, Badan Urusan Logistik (Bulog), Epi Sulandari mengatakan, hingga 22 Oktober 2023, pihaknya telah menyalurkan 854.285 ton beras melalui program stabilisasi persediaan dan harga pangan (SPHP) untuk memenuhi ketersediaan pangan. beras murah bagi masyarakat. Beras SPHP kualitas premium dijual Rp 47 ribu kemasan 5 kilogram.
“Kami laksanakan di seluruh kabupaten kota, kami bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda-red), dengan pengecer di pasar eceran dan kios beras untuk bisa menebar jumlah beras SPHP dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan beras murah. nasi,” jelas Epi Sulandari.
Jumlah penyaluran SPHP harian pada minggu ketiga bulan Oktober meningkat menjadi 3.500 hingga 5.000 ton per hari dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai 3.200 hingga 4.000 ton per hari. Sedangkan jumlah pengecer di pasar tradisional yang mendistribusikan SPHP sebanyak 7.458 pengecer. [yl/em]