Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengimbau masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat (AS), untuk mengambil bagian dalam upaya mengakhiri konflik Israel dan Hamas, termasuk menerapkan gencatan senjata. Amnesty International Indonesia juga mendesak Israel untuk mencabut blokade terhadap bantuan kemanusiaan dan sistem apartheid yang menindas warga sipil di wilayah pendudukan Palestina (menduduki wilayah Palestina).
Hal itu disampaikan Usman, usai melakukan aksi damai bersama sejumlah aktivis lainnya di depan Gedung Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat (27/10).
“Kami ingin mendesak PBB dan juga mendesak anggota PBB, khususnya Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia untuk mendorong gencatan senjata, mendorong jeda kemanusiaan, mendorong dialog dan resolusi damai serta mendorong pengadilan pidana internasional untuk segera membuka penyelidikan, membuka proses penuntutan dan mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan perang di wilayah pendudukan Palestina,” kata Usman.
Serangan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober, kata Usman, telah menewaskan sedikitnya 1.400 warga sipil. Selain itu, gempuran pasukan Israel juga telah memakan korban jiwa sebanyak 6.000 warga sipil dan terus meningkat hingga saat ini.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Jaksa Agung yang juga merupakan pelapor khusus PBB bidang HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman, mengatakan aksi damai ini penting untuk terus disuarakan oleh masyarakat sipil di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. . Seruan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat internasional untuk bertindak, dan tidak berdiam diri atas kekerasan yang terjadi di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Kami ingin AS dan negara-negara lain segera mengambil langkah konkrit untuk segera mengakhiri kekerasan ini. Yang terjadi sejak 7 Oktober adalah puncak krisis HAM. Harus ada solusi konkrit untuk mengakhiri krisis ini,” kata Marzuki.
Solusi Dua Negara
Lebih lanjut Marzuki mengatakan, sebenarnya ada peluang untuk melakukan rekonsiliasi antara Israel dan Palestina pada umumnya, serta Hamas pada khususnya, agar keduanya bisa hidup berdampingan secara damai di masa depan. Peluang ini, kata dia, merupakan peran aktif AS.
“Sangat mungkin (upaya perdamaian). Pada puncak ini dimungkinkan untuk mencari jalan keluar, yaitu jalan ke depan untuk membentuk negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Solusi dua negara perlu diperjuangkan kembali oleh seluruh masyarakat internasional agar perdamaian di Timur Tengah dapat tercapai, tegas Marzuki.
Menurutnya, dunia perlu menunjukkan kepada kedua pihak yang bertikai bahwa dunia internasional tidak akan tinggal diam terhadap bencana kemanusiaan yang sedang terjadi ini. Menurutnya, jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi pemusnahan terhadap bangsa Palestina dan jika hal tersebut terjadi maka akan menjadi bencana.
Oleh karena itu, sebelum terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, sudah saatnya negara-negara besar khususnya Amerika menjadi pihak yang dapat mendamaikan kedua pihak, mencari keadilan, perdamaian yang berkeadilan, kata dia. .
Jadi, lanjut Marzuki, harus ada upaya untuk membuka harapan bahwa kekerasan dari kedua belah pihak tidak bisa lebih besar lagi seperti yang terjadi saat ini.
“Di masa lalu, Amerika Serikat bertindak di luar Dewan Keamanan, misalnya di Irak dan Afghanistan. Mengapa Amerika kini tidak bisa bertindak di luar Dewan Keamanan yang mengalami kebuntuan untuk mencari solusi yang adil? “Ini adalah kesempatan untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut,” tambahnya.
Usman Hamid menambahkan, sebenarnya piagam PBB masih membuka peluang intervensi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa manusia, atau dalam hal ini warga sipil. Menurutnya, saat ini pemerintah Israel cukup percaya diri karena mendapat dukungan dari AS untuk melanjutkan serangannya atas nama pertahanan diri, hal yang tidak bisa dibenarkan. Ia juga tidak membenarkan serangan Hamas terhadap Israel yang juga memakan banyak korban jiwa warga sipil.
“Dan harus diingat bahwa yang menjadi korban kekerasan dan konflik bersenjata ini adalah warga sipil di Palestina, baik Muslim, Kristen, Yahudi atau mungkin lebih dari itu. Jadi semua warga sipil yang menjadi korban harus dicegah agar tidak terjadi korban lebih lanjut. terjadi di wilayah pendudukan Palestina atau di Israel,” tutupnya. [gi/ah]