Hasil survei Indikator Politik Indonesia secara mengejutkan menemukan fenomena mayoritas masyarakat Tanah Air menganggap politik dinasti adalah hal yang lumrah.
Sebanyak 42,9 persen responden menyatakan hal tersebut, sedangkan 39,2 persen responden merasa khawatir terhadap politik dinasti. Responden yang tidak khawatir mencapai 9,6 persen, dan 8,3 persen responden tidak menjawab pertanyaan survei.
Artinya mereka cenderung permisif atau toleran terhadap politik dinasti. Yang khawatir dengan politik dinasti, trennya menurun dibandingkan survei setelah MK (Mahkamah Konstitusi – red) mengambil keputusan, ”kata pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya. virtual, Minggu (12/11).
Survei dilakukan pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 melibatkan 1.220 responden secara tatap muka dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.
Survei tersebut dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/10) yang memperbolehkan masyarakat yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Lewat keputusan tersebut, putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, kemudian maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto meski usianya belum genap 40 tahun.
Hasil survei juga menunjukkan 52,6 persen responden setuju dengan pendapat bahwa politik dinasti tidak menjadi masalah selama proses pemilu dilakukan langsung oleh rakyat. Sedangkan 36,3 persen berpendapat politik dinasti menghambat demokrasi meski dipilih langsung oleh rakyat.
“Yang menganggap politik itu biasa saja cenderung memilih Prabowo, sedangkan Ganjar-Mahfud MD sepertinya terkekang. Karena yang memanfaatkan atau khawatir dengan politik dinasti memilih Anies,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan, hasil survei ini tidak mencerminkan pendapat masyarakat. Ia mendalilkan, survei tersebut dilakukan sebelum adanya keputusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/11). . Selain itu, dia menyebut banyak masyarakat yang kecewa dengan Mahkamah Konstitusi (MK) saat datang ke masyarakat.
“Kalau saya merujuk ke media Tempo, ada gejolak di diri Prabowo. Bahkan Prabowo sempat berkonsultasi karena ada tren penurunan pasca putusan MK saat dipasangkan dengan putra presiden, jelas Masinton, Minggu (12/11).
Meski menyatakan putusan MK mengalah pada Gibran, Masinton menjelaskan PDI Perjuangan akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Ia juga akan mengawal pemilu agar bisa berjalan adil dan terpercaya.
Politisi Partai NasDem, Saan Mustofa mengatakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia akan dijadikan bahan evaluasi bagi partai dan koalisi pendukung Anies Baswedan. Termasuk sikap permisif responden yang menganggap politik dinasti merupakan hal biasa. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak menarik perhatian masyarakat luas meski bisa berdampak negatif terhadap demokrasi.
“Ini tantangan bagi semua pihak yang berkepentingan, padahal dalam demokrasi semua orang berhak memilih dan dipilih, termasuk Gibran, putra Jokowi,” jelas Saan.
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto juga beberapa kali mengatakan bahwa politik dinasti tidak menjadi masalah. Pasalnya, rakyatlah yang akan memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. [sm/ah]