Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin dengan tudingan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga yang berwibawa sehingga dapat mewakili masyarakat dalam menjaga demokrasi.
Kendati demikian, ia mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan nalar di tengah dugaan rekayasa dan manipulasi hukum di MK.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menyajikan kebenaran. Hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia,” kata Megawati dalam pidato yang disiarkan di berbagai saluran televisi dan media sosial, Minggu. (12/11).
Pada 16 Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Lewat keputusan tersebut, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rabuming Raka, kemudian menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto meski usianya belum genap 40 tahun. Sepekan berselang, Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersaing dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Sejumlah lembaga kemudian melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran karena dianggap terlibat konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Setelah melakukan kajian mendalam dan memanggil sejumlah saksi, Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Prof.Dr.Jimly Asshidique menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) pada 7 November. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran etik berat.
Megawati Ajak Warga Kawal Pemilu 2024
Megawati mengingatkan, Mahkamah Konstitusi didirikan pada awal era reformasi dan saat ia menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perlawanan terhadap pemerintahan otoriter dan maraknya nepotisme, kolusi, dan korupsi.
“Itu bukan proses yang mudah, tidak indah, karena saat itu hingga saat ini kita masih patut mengingat dengan hati yang sangat sedih atas pengorbanan masyarakat dan mahasiswa,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk memantau pemilu 2024 agar berlangsung secara demokratis, jujur, adil, langsung, terbuka, bebas, dan rahasia. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan pendapatnya demi menjaga demokrasi.
Tanda-tanda Persaingan PDIP dengan Jokowi
Peneliti Senior Pusat Politik BRIN Prof Dr Firman Noor mengatakan pidato Mega relevan dengan kondisi dan potensi politik ke depan. Sebab, Mega selaku Ketua Umum partai politik terbesar di Tanah Air mungkin mendapat banyak informasi dari berbagai sumber. Misalnya informasi terkait dugaan pemerintah tidak netral pada pemilu 2024 mendatang.
“Karena kita berdua tahu bagaimana pemerintah di masa depan tidak akan netral, dan akan bersikap netral Minggu – Minggu dalam pemilu,” kata Firman Noor KILAT NUSANTARAMinggu (12/11).
Firman menilai pidato politik Megawati juga menunjukkan retaknya hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo, dan kesiapan kedua partai bersaing di Pemilu 2024. Persaingan ini akan terus berlanjut di setiap tahapan pemilu. Apalagi, saat mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo, Gibran merupakan kader PDIP.
Kendati demikian, Firman meyakini PDIP akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintahan Jokowi melalui wakilnya yang merupakan menteri. Meski motivasi para menteri PDIP bisa terpuruk akibat persaingan saat pemilu.
Intinya ini bagian dari mendelegitimasi pasangan Prabowo-Gibran. Atau setidaknya saat kampanye menjadi amunisi untuk menyerang isu etika politik, nepotisme dan sebagainya, imbuhnya. [sm/em]