WAKATOBI || kilatnusantara.com
DPRD Kabupaten Wakatobi mengundang Pemerintah daerah (Pemda) untuk membahas dan mendorong percepatan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko serta penerbangan dari dan ke daerah yang terkenal dengan keindahan bawa lautnya ini, Rabu (1/2/2023)
Rapat yang di pimpin oleh ketua DPRD kabupaten Wakatobi H. Hamiruddin ini di hadiri oleh pelaksana tugas Sekda Wakatobi Kamarudin, dan di ikuti oleh sejumlah anggota dewan.
Ketua DPRD kabupaten Wakatobi H. Hamiruddin meminta pelaksana tugas Sekda Wakatobi menjelaskan sudah sejauh mana progres Pemda dalam mewujudkan listrik 24 jam di Kaledupa dan Binongko serta penerbangan dari dan ke Wakatobi.
Hamiruddin mengatakan, harusnya sudah ada progres terkait dua persoalan tersebut karena telah di anggarkan di APBD 2023.
Apa lagi dua program tersebut menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian Wakatobi dan menelan anggaran yang cukup besar yaitu untuk listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko di siapkan sebesar Rp 21 milyar, sementara untuk subsidi pesawat Rp 4,5 milyar, sehingga di butuhkan kontrol agar bisa segera terealisasi.
“Kita sudah anggarkan melalui APBD 2023, jadi kami dorong agar program ini segera terealisasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Hamiruddin
Apa lagi untuk mewujudkan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko, sejak tahun 2022 lalu DPRD kabupaten Wakatobi telah menyetujui anggarannya sekitar Rp 4 milyar namun menjadi silfa karena program tersebut tidak mampu di realisasikan oleh Pemda Wakatobi, sehingga pihaknya tidak menginginkan kesalahan itu kembali terjadi lagi.
“Kalau kami berfikir politik maka persoalan ini kami diamkan saja, tapi kami lepas ego politik demi kepentingan masyarakat Wakatobi,” tegasnya
Ketua fraksi Golkar DPRD kabupaten dan Muhammad Ali meminta, Bupati Wakatobi Haliana agar jangan merasa pintar sendiri, namun harus berkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar suatu persoalan bisa segera terealisasikan.
“APBD ini kita tetapkan bersama, jadi koordinasilah dengan DPRD juga kalau ada kendala, agar bersama-sama kita carikan solusinya. Tapi kalau mau kerja sendiri silahkan saja, namun jika Bupati Wakatobi tidak mampu lagi, lempar handuk saja,” ungkapnya
Ia menjelaskan, mengenai persoalan subsidi pesawat harusnya Pemda Wakatobi lebih inovatif dalam membuat alternatif-alternatif untuk mencari solusi, sehingga kesalahan 2022 lalu dimana anggaran subsidi tak terpakai tidak terulang lagi.
“Sehingga kalau skema subsidi tidak sesuai dengan permintaan maskapai yaitu penerbangan Kendari-Wanci Rp 1,2 juta sementara harga tertinggi yang di tetapkan Kementerian perhubungan (Kemenhub) Rp 850 ribu, maka ada langkah alternatif lain lagi yang kita ambil lagi. Bukan berfikir untuk meminta Kemenhub merubah dasar tarif yang telah ditetapkan sangat susah karena akan berpengaruh keseluru tarif penerbangan di Indonesia. Tarif Rp 850 ribu itu sudah melalui hitung dalam survei jarak dan operasional bahawa maskapai tidak rugi lagi,” ucapnya
“Perumpamaannya, kalau hujan kan tidak harus meminta tuhan untuk menghentikan hujan karena mahluk lain juga butuhkan, kan bisa pakai payung. Kalo beresiko juga bisa pakai jas hujan, bisa minta numpang kenderaan tentangga dan seterusnya. Jangan mentok begitu hujan,” ucarnya
Menurutnya, persoalan yang sama bahkan lebih rumit pernahkah di alami oleh Hugua dalam membangun bandara hingga menghadirkan maskapai penerbangan ke Wakatobi, namun semuanya bisa teratasi karena berkomunikasi dan melibatkan berbagai pihak baik itu DPRD sehingga semua persoalan dicarikan jalan keluarnya.
Sehingga ia meminta, agar Bupati Haliana banyak bertanya dan belajar di para pendahulunya terutama di Hugua, karena mampu merintis dan menghadirkan bandara hingga penerbangan dari dan ke Wakatobi.
“Saya sudah tanya pak Hugua, tapi ternyata pak Haliana tidak pernah koordinasi. Pak Hugua punya lingkar kepedulian, tapi tidak punya kewenangan,” paparnya
Sementara itu, Sekda Wakatobi Kamaruddin mengucapkan terimakasih kasi atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD. Selanjutnya akan di sampaikan ke Bupati Haliana.
“Saya akan kasih tau pak Bupati juga agar kita jalan sama-sama,” ujarnya
Ia mengungkapkan, saat ini Bupati Haliana sedang melakukan konsultasi dengan pihak bandara, terkait solusi agar maskapai penerbangan bisa kembali beroperasi di Wakatobi.
Terkait persoalan listrik, pihaknya sedang dalam nego dengan pihak PLN terkait pembelian mesin. Karena skema awal di tahun 2022 lalu terkait subsidi BBM untuk PLN tidak bisa dilakukan. Skema yang akan di gunakan di tahun 2023 ini, adalah pembeli mesin kepada pihak PLN.
“Dari anggaran Rp 21 milyar ini kita rencana beli empat mesin untuk PLN, saat ini yang suda ada baru dua,” jelasnya
Amran Mustar Ode
