Pada 28 Agustus 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan para korban pengasingan 1965 beserta keluarganya di Praha, Republik Ceko, dan juga di Amsterdam, Belanda.
Dalam pertemuan tersebut, Menko menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan bahwa para korban pengasingan tahun 1965 ke luar negeri tidak pernah berbuat salah terhadap negara.
Apa kesan dan pesan para pengungsi tersebut, berikut laporannya.
Orang-orang buangan ini merupakan mantan mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Namun karena kekacauan di penghujung tahun 1965 dan peralihan kekuasaan ke Orde Baru, banyak dari mereka yang tidak bisa pulang.
Salah satunya adalah Jaroni Surjomartono atau akrab disapa Rony Marton. Saat itu ia sedang kuliah di sebuah universitas di Praha jurusan ekonomi dan juga menjabat sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI.
Pemerintahan Presiden Soeharto menuntut agar mereka memberikan surat kesetiaan kepada pemerintahan baru dan mengutuk pemerintahan lama.
Para eksil ini tidak mengetahui situasi di Indonesia karena keterbatasan informasi dan ragu-ragu untuk memenuhi tuntutan tersebut, bahkan ada pula yang tegas tidak mau memenuhi tuntutan tersebut.
Kini, hampir enam puluh tahun kemudian, KILAT NUSANTARA bertanya kepada Rony bagaimana perasaannya mengenai langkah terbaru pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
“Saat kami mendapat informasi itu, saya pribadi merasa senang akhirnya ada juga pihak yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, tapi dalam hati, mungkin ini semua seperti dulu, artinya ada upaya tapi gagal, upaya Gus Dur. ketika dia “menjadi presiden. Jadi saya pribadi skeptis, saya berharap itu terjadi, kalau itu terjadi bagus sekali, tapi dalam hati saya skeptis,” kata Rony.
Sumber lain yang dihubungi KILAT NUSANTARA adalah Silvana Wasitova, putri Koeswandi Wasito.
Koeswandi adalah seorang lulusan fisika nuklir dari sebuah universitas di Cekoslowakia (sekarang Republik Ceko), dan ketika kembali ke tanah air pada bulan Desember 1965, dia sangat antusias untuk mengabdikan dirinya untuk negaranya. Namun jalan yang dihadapinya saat itu tidak mudah.
Terkait langkah pemerintahan Joko Widodo, Silvana menilai sudah jelas bahwa orang-orang buangan tersebut tidak bersalah, namun masih ada pihak yang melakukan kesalahan dan belum jelas penyelesaiannya.
“Pendapat keluarga pengungsi terutama anak cucu boleh saja, sekarang sudah ada pernyataan dan terima kasih atas pernyataannya, tapi itu terlalu sedikit dan terlambat, karena orang buangan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam status pengasingan. Namun yang masih belum benar adalah, pertama, mereka tidak salah, dan kedua, jika pemerintah Indonesia menyatakan tidak bersalah, dan ada yang bersalah, maka masih belum jelas apa kesalahannya dan di mana. Dan sebagai sebuah bangsa, jika kita tidak belajar dan mengakui kesalahan, besar kemungkinan kita akan mengulangi kesalahan tersebut, bukan? Bagi saya, masalahnya belum terselesaikan, kata Silvana.
Silvana menambahkan, keturunan orang-orang buangan tersebut, karena sekian lama tinggal di pengasingan, tidak mengakui jati diri mereka sebagai orang Indonesia dan tidak memiliki “hubungan batin” dengan negara asal orang tuanya.
KILAT NUSANTARA juga menanyakan apa harapan Rony terhadap tindakan pemerintah selanjutnya.
Harapan saya terlalu banyak, mungkin iya, tapi yang terpenting pelanggaran HAM yang tertulis dalam instruksi Keputusan Presiden Jokowi tahun dua puluh tiga itu terlaksana, dan saya yakin Pak Jokowi akan berusaha memperbaikinya. dan melaksanakan penyelesaian atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini dan bekerja dengan ikhlas, ikhlas dan tidak menghiraukan resiko besar yang menimpa dirinya.” dia menambahkan.
Rony mengingatkan, dibandingkan 65 orang buangan, 65 orang penyintas beserta kerabatnya di tanah air mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dan harus diperjuangkan nasibnya dengan lebih giat. Rony pun berharap solusi ini tidak hanya terbatas pada bidang non-yudisial saja, namun juga pada bidang peradilan. [jm/ka]