Sulawesi Tenggara // kilatnusantara.com
Tingkat kepercayaan dari pihak pelapor yakni DPC JPKP Nasional cabang wakatobi kepada pihak APH sudah mulai kurang, pasalnya di nilai tidak ada lagi keterbukaan informasi publik yang harusnya UU No 14 Tahun 2008 itu sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Ketua DPC JPKP Nasional Cabang Wakatobi angkat suara terkait hilangnya transparan dari pihak penegak hukum, pasal nya 2 laporan yang telah masuk ke aparat kepolisian dan Kejari yakni satu di Polres Wakatobi dan satu Kejari yang sampai hari ini membingungkan. Selasa 15/11/2022
” Kita heran juga ini di model seperti ini, saya ingin bertanya sebenarnya aparat penegak hukum sebagai tempat mengeluhnya Masyarakat ini seperti apa ?, Apakah APH tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke pelapor terkait apa yang mereka laporkan ?. Pasalnya laporan aduan kami di polres Wakatobi terkait pekerjaan pantai Yoro yang memakan anggaran 18.2 Milyar sudah 1 Minggu belum ada informasi yang kami dapat “. Ungkap Ali, Selasa 15/11/2022
Lanjutnya, bukan hanya di polres tapi laporan aduan kami terkait di Kejati Sultra tentang pantai Yoro, pelabuhan pangulubelo, danau kapota anggaran 2021 dan puncak khayangan 2021 sudah di alihkan sama Kejati Sultra ke Kejari Wakatobi dari tanggal 13 Oktober 2022. Ungkapnya
Tak hanya itu , kami mempertanyakan kepada Kejari Jumat lalu bahwa kalau memang pihak Kejari belum bisa melakukan penyelidikan terkait pelabuhan dan pantai yoro karena pekerjaan sementara berjalan maka kami minta agar segera memeriksa pekerjaan yang ada di danau kapota dan puncak khayangan pasalnya itu tahun anggaran 2021. Ungkap Ali
Dan parahnya lagi, Kasi Intel Kejari wakatobi sudah memberikan kami nomor WhatsApp nya untuk mempermudah komunikasi namun WhatsApp dari kami hanya di baca bahkan juga sudah di WhatsApp oleh rekan media namun hanya di baca. Ada apa dengan Kejari terkait pekerjaan danau kapota dan puncak khayangan ?. Kata Ali, Selasa 15/11/2022
Tim Red
