KILATNUSANTARA.COM, Belu: Masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tinggal di perbatasan dengan Timor Leste berharap pemerintah membantu mengaktifkan kembali jalur lintas batas tersebut. Sebab, selama ini pemerintah Timor Leste tidak lagi mengaktifkan izin lintas batas negara.
Oleh karena itu, penduduk setempat harus memiliki paspor jika ingin memasuki Timor Timur. Bahkan, warga terkadang menyeberang ke Timor Timur hanya untuk berbelanja atau mengunjungi kerabat.
Keinginan masyarakat itu terungkap saat kunjungan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Slimi Karim ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Belu. Harapan masyarakat disampaikan Kepala PLBN Motaain Engelberthus Klau saat menyambut kedatangan rombongan Ditjen Imigrasi.
“Kami berharap penggunaan tiket lintas batas dapat diaktifkan kembali oleh pemerintah Timor Timur.” Hal ini akan memudahkan masyarakat di wilayah perbatasan RI – RDTL yang tidak memiliki paspor untuk saling berkunjung atau sekedar berbelanja,” kata Engel, seperti dilansir situs Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Suasana di pos perbatasan negara Motaain, Kab. Belu, NTT (Foto: Istimewa)
Dalam kesempatan tersebut, Engelberthus juga melaporkan sejumlah hal terkait aktivitas transit orang dan barang di PLBN Motaain. Termasuk penggunaan tiket lintas batas yang saat ini belum diaktifkan oleh pemerintah Timor Leste.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Slimi Karim berjanji akan membicarakan hal ini dengan Timor Timur. Sebab, pengelolaan pos perbatasan darat juga mempertimbangkan faktor sejarah masyarakat setempat.
“Kita juga perlu mencari solusi berdasarkan situasi ini, seperti memiliki dokumen yang tidak seperti paspor. Kita berikan secara gratis, namanya crossborder pass, dokumen ini berbeda dengan paspor dan diberikan khusus kepada warga sekitar,” kata Silmi.
Ia juga mengatakan akan segera berangkat ke Dili untuk bertemu dengan Dirjen Imigrasi Timor Timur. Salah satu agendanya adalah membahas pengawasan terhadap warga kedua negara yang melintasi perbatasan.