nKILATNUSANTARA.COM, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewajibkan pemerintah daerah menggunakan alat pemantauan lingkungan. Hal ini karena perannya yang penting dalam menjamin pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono saat penutupan Festival Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
“Kami berharap efektivitas pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan KLHK dapat menjadi insentif dan katalis bagi negara-negara untuk berkontribusi. Sekaligus akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik dari aspek ekologi, sosial, dan pengelolaan,” ujarnya.
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) erat kaitannya dengan perlunya mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam tujuan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan pemerintah,” kata Bambang Hendroyono.
Menurut Sekjen, IKLH juga memberikan informasi kepada pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah sebagai masukan dalam evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas capaian pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bambang juga memperkirakan peningkatan IKLH pada tahun 2023 yang mencapai 72,54 poin atau meningkat 0,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup dan menyikapi berbagai tantangan.
“Kami berharap sinergi dan kerja sama pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini dapat terus ditingkatkan,” kata Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tulus Laxono mengatakan, selama dua hari Festival Pengendalian Lingkungan Hidup 2024 digelar empat side event yang dihadiri oleh 28 booth dari KLHK, baik perusahaan peserta. dan otoritas lokal.
Tiga sesi talkshow terkait juga digelar setelahnya kepemimpinan hijau, sinergi pengendalian kerusakan lingkungan, sinkronisasi IKLH dan peran Generasi Z dalam perubahan iklim.
“Aksi Kolaborasi Pahlawan Lokal untuk Lingkungan Berkelanjutan telah menghasilkan 153 cerita dari 137 perusahaan,” kata Tullus.
Sedangkan soal pelayanan klinik pelatihan, Tulus mengatakan, ada 274 layanan yang dilaksanakan yang melibatkan 41 pemerintah daerah dan 160 perusahaan.