KILATNUSANTARA.COM, Jayapura: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menemukan sejumlah permasalahan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang perlu segera diatasi. Khususnya di Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.
Hal itu terungkap berdasarkan kunjungan lapangan BNPP ke lokasi tersebut pada Rabu (24/4/2024). Pemantauan ini terkait pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) oleh Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura (PKSN).
Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Irjen Paul Mahroozi Rahman mengatakan, pihaknya sedang mengkaji berbagai aspek pengembangan kawasan perbatasan. Salah satunya proyek pembangunan jalan poros sepanjang 30 kilometer dari Desa Mosso hingga Kabupaten Keerom yang hingga saat ini belum terlaksana.
“Selain kendala anggaran, persoalan kondisi jalan juga belum jelas,” ujarnya. Jadi, lanjut Mahrouzi, hal ini juga mempersulit pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.
BNPP juga menemukan kendala pasokan listrik, meski infrastruktur ekspor ke Papua Nugini sudah terpasang. Hal ini disebabkan adanya kendala kesepakatan antara PLN dan PNG Power yang berdampak pada aliran listrik hingga lintas perbatasan Wutung.
Kemudian terminal barang internasional (TBI) Skouw juga tidak bisa beroperasi karena tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan teknis. Salah satunya adalah kesepahaman kedua negara terhadap kode pelabuhan yang dikeluarkan oleh United Nations Trade and Transport Location Code.
Meski sudah diserahkan kepada pemerintah Papua Nugini, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut, ujarnya, belum lagi penetapan kawasan pabean TBI Skouw oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Mahroozi, pemantauan ini membuat pihaknya semakin memahami tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. “Berbagai aspek perlu dicermati secara cermat untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mahrouzi berharap hasil kunjungan ini menjadi landasan untuk menyusun langkah selanjutnya. “Terutama dalam mengatasi tantangan pembangunan di daerah perbatasan, seperti anggaran dan perizinan lintas batas,” ujarnya.