Menteri PPPA Serukan Perlindungan untuk Perempuan dan Anak

KILATNUSANTARA.COM, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyerukan semua negara untuk memajukan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan. Seruan tersebut untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

“Melalui dialog dan kegiatan hari ini, kami berharap dapat mengidentifikasi peluang baru. Belajar dari pengalaman bersama untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial,” kata Bintang pada “Dialog dan Peluncuran Laporan RAN P3AKS 2014-2023” di Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Langkah konkrit untuk melaksanakan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, kata Bintang, telah dilakukan oleh gugus tugas (pokja) P3AKS. Namun, ia berharap keterlibatan dan efektivitas dapat ditingkatkan untuk membawa perubahan transformatif di tingkat nasional dan global.

“Kami berharap laporan hari ini dapat kami laksanakan sebaik mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.” Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” kata Bintang

Pj Deputi Koordinator Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sorni Ister Daeli (kanan) menyerahkan Laporan RAN P3AKS 2014-2023 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

Dalam Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS Tahun 2014-2023, terdapat 12 provinsi yang telah mengesahkan rencana aksi daerah dan kelompok kerja P3AKS. Persetujuan ini tertuang dalam peraturan dan keputusan gubernur.

Hal ini menunjukkan capaian koordinasi dan penguatan kelembagaan daerah dalam bidang pencegahan, pengobatan, dan pemberdayaan. Hal ini juga mendorong partisipasi perempuan dalam situasi konflik sosial di Indonesia.

Selain itu, kerangka pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS telah ditetapkan untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan yang efektif. Bukti tersedia untuk pengembangan kebijakan yang lebih terinformasi mengenai perempuan dan perdamaian.


Tinggalkan Balasan